Pengrusakan Kantor BRA Dampak Dari Kebijakan Tidak Pro-Korban Konflik

RAKYATBICARA.com-Sosiolog Otto Syamsuddin Ishak menilai pengrusakan kantor Badan Reintegrasi Aceh (BRA) di Aceh Utara sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Aceh yang belum pro kepada korban konflik.

Otto menilai Pemerintah Aceh tidak memikirkan kebijakan untuk menangani kebutuhan para korban konflik yang belum mendapatkan haknya. “Kata BRA tidak ada anggaran untuk korban semacam TgkBasyah (korban konflik yang mengamuk di kantor BRA Aceh Utara-red). Artinya baik DPRA maupun Pemerintah Aceh tak memikirkan kebijakan untuk itu,” jelas Ketua Konsorsium Aceh Baru ini, Kamis (2/12).

Pemerintah Aceh cenderung melempar tanggung jawab itu ke pemerintah pusat. Dalam pemahaman pemangku pemerintahan di Aceh, korban adalah tanggung jawab pusat, bukan tanggung jawabnya. “Seolah-olah semua korban adalah akibat dari operasi militer RI,” tegas Otto Syamsuddin Ishak saat dihubungi dari Lhokseumawe.

Menurut dia, jika tidak ada komit memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut, maka nantinya Pemerintah Aceh akan menjadi sasaran kemarahan korban lainnya. “Ya, pastilah akan berdampak pada dirinya,” ujarnya kembali.

Tabahnya, Sudah menjadi rahasia umum warga yang tidak berhak justru mendapatkan bantuan, sedangkan yang berhak terabaikan. Kalau berkaitan dengan implementasi kebijakan dan usulan kebijakan, berarti BRA sendiri juga tidak mengusulkan hal itu ke gubernur atau ke Partai Aceh untuk dianggarkan di DPRA.

Dalam implentasi BRA, lanjut Otto, juga tidak memiliki kelenturan untuk melayani warga yang bernasib seperti Basyah Ali, korban konflik di Aceh Utara yang belum mendapatkan haknya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Basyah Ali warga Sido Mulyo, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara, mengamuk di kantor BRA Aceh Utara, Senin (29/11) siang. Korban konflik itu mengaku kecewa permohonannya sejak tahun 2007 terkait bantuan korban cacat tidak direspon pihak BRA (IST)