Ilyas A Hamid Gagal Jalankan Roda Pemerintahan Sebagai Bupati Aceh Utara

RAKYATBICARA.com,Aceh Utara-Selama tiga tahun menduduki jabatan sebagai Bupati Aceh Utara, Ilyas A Hamid dinilai gagal. Kegagalan itu melingkupi, gagal dalam melaksanakan pembangunan fisik dan gagal dalam bidang pendidikan. Dan bahkan, Ilyas A Hamid gagal dalam merealisasi Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK).
Demikian disampaikan Muhardiansyah, Ketua Pelaksana Kegiatan Kuliah Politik, beberapa hari yang lalu di Aula Meurah Silue, Universitas Malikussaleh (Unimal). Kegiatan tersebut digelar oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.
Tambah Muhardiansyah, deposito Aceh Utara senilai Rp220 miliar bobol tahun lalu. “Sudah tiga tahun beliau menjabat sebagai bupati, belum ada hasil yang dapat diperlihatkan kepada masyarakat. Di bidang pendidikan tahun lalu, angka kelulusan UN melorot. Pembangunan fisik minim. Bahkan bantuan beasiswa untuk tahun 2009 hingga kini belum dicairkan. Padahal, mahasiswa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan” kata Muhardiansyah.
Agar persoalan itu tidak terjadi lagi ke depan, eksekutif dan legeslatif Kabupaten Aceh Utara harus melibatkan mahasiswa dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, para mahasiswa harus dibekali ilmu dasar perpolitikan. Sehingga nantinya, mahasiswa dapat berperan aktif dalam ekstra parlementer di pemerintahan.
Selama ini, aktivis KAMMI sering turun ke jalan-jalan melaksanakan kegiatan aksi damai terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap dapat merugikan rakyat. Namun ke depan, KAMMI ingin menyumbangkan pemikiran kepada eksekutif dan legeslatif, agar semuanya berjalan dengan baik.
“Para aktifis KAMMI berasal dari beberapa universitas di Aceh Utara dan Lhokseumawe, seperti Unimal, Politeknik, STAIN, Amik, STI dan beberapa kampus lainnya. Setelah kegiatan kuliah politik selesai, kita membuat satu rekomendasi politik untuk disampaikan kepada Pemda Aceh Utara. Rekomendasi itu merupakan buah pikir para mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe,” ujar Muhardiansyah.
Sementara itu, DR. Muklir, dosen ilmu sosial dan politik di Unimal yang menjadi narasumber pada kuliah politik tersebut mengatakan, Aceh sudah diberikan UU No. 11, tentang Pemerintahan Aceh. Namun, hingga sekarang ini, belum semuanya dijalankan dengan baik dan baru satu poin yang dilaksanakan yaitu tentang pembentukan partai lokal. Sedangkan beberapa poin lainnya belum dijalankan, dan itu dapat merugikan masyarakat Aceh.

“Salah satu poin lainnya yaitu, dalam UU No.11, Aceh dibolehkan membuat hubungan deplomasi langsung dengan negara-negara luar. Ini belum dijalankan. Karena itu, KAMMI menilai Pemerintah Aceh masih sangat lamban dalam setiap urusan. Kita berharap, ke depan, gubernur, bupati dan walikota dapat melaksanakan pembangunan dengan baik,” kata DR. Muklir dan Muhardiansyah.