DPR-RI Desak Revitalisasi Industri Lhokseumawe

LHOKSEUMAWE (Waspada): Anggota DPR-RI mendesak Kementerian BUMN dan Perusahaan Gas Negara (PGN) segera merealisasikan program revitalisasi industri di Lhokseumawe. Revitalisasi sejumlah pabrik dapat menimbulkan multiplier economic effect, diantaranya meningkatkan jumlah lapangan kerja di Naggroe Aceh Darussalam (NAD).

Ir.H.Muhammad Azhari, anggota Komisi VI DPR-RI dalam kunjungannya ke Lhokseumawe, Rabu (30/6) menegaskan, dari sejumlah aspirasi masyarakat Aceh meminta operasional proyek vital dipertahankan. “Kami berharap semua ini dapat segera terealisasi mengingat multiplie economi effect yang dapat dihasilkan, terutama dalam meningkatkan jumlah lapangan kerja serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ungkap Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Keinginan Komisi-VI DPR-RI, kilang NLG Arun setelah tidak mengolah gas alam lagi, harus dialih fungsikan menjadi Saving Gas Terminal (terminal gas-red). “Alih fungsi ini diperlukan mengingat selain untuk mengatasi pengangguran akibat tidak beroperasinya kilang LNG Arun, juga untuk memastikan pasokan gas yang dibutuhkan PIM agar nasibnya tidak seperti PT.AAF,” ungkap Azhari seraya menambahkan, untuk jangka panjang DPR-RI berharap AAF juga dapat berfungsi.

Dalam mengoperasikan kembali pabrik kerta PT.KKA, pemerintah pusat telah menganggarkan dana Rp350 miliyar. Saat ini tim revitalisasi pabrik yang terdiri dari Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, PT.Hutan Lestari dan Perusahaan Pengolah Aset (PPA) sedang membahas upaya menghidupkan kembali pabrik yang menyerap tenaga kerja lokal tidak sedikit.

Sementara itu dalam kunjungan ke beberapa daerah tingkat dua di Aceh, dia menemukan masih lemahnya pemberdayaan kegiatan usaha kecil dan menengah (KUKM) dan koperasi. Padahal, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana dari APBN untuk sektor ini mencapai Rp100 triliun untuk masa lima tahun. “Jadi harus dipakai setiap tahun sebesar 20 triliun, selama lima tahun sampai tahun 2014,” tegasnya.

Khusus untuk Provinsi Aceh, tahun 2009 jumlah kredit usaha rakyat (KUR) yang dikucurkan mencapai Rp423,17 miliyar. Jumlah tersebut menjadikan Aceh peringkat ke 10 realisasi KUR terbesar setelah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, DKI, Sulawesi Selatan, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. “Sedangkan jumlah debitur lebih dari 38.000 debitur atau peringkat ke 13 terbanyak,” jelas Azhari kembali.(Waspada)